GR-TPC yakin aktor utama di balik Pilpres Curang adalah Presiden Joko Widodo. Setelah gagal mencapai keinginan perpanjangan masa jabatan 3 periode, Joko Widodo diduga kuat telah bertindak mengintervensi MK dan mengendalikan sejumlah partai “tersandera” kasus korupsi guna mengusung Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo sebagai capres.
Setelah berhasil meloloskan Paslon 02 Prabowo-Gibran, Joko Widodo melanjutkan aksi dan nafsu berkuasa dengan melakukan berbagai cara guna memenangkan pilpres. Termasuk di dalamnya mengendalikan KPU dan Bawaslu, memanfaatkan aparat Polri dan ASN, melakukan politik uang melalui bansos, merubah APBN secara sepihak tanpa persetujuan DPR, serta berbagai kebijakan lain yang telah melanggar konstitusi.
Pada prinsipnya, pilpres diyakini telah berlangsung curang. Meskipun Joko Widodo telah menyatakan agar pihak-pihak yang menemukan kecurangan melapor ke Bawaslu, MK atau Polri, rakyat yakin pelaporan tersebut hanya akan menjadi langkah sia-sia, buang waktu dan energi. Sebab, rakyat yakin, semua lembaga yang disebutkan merupakan bagian dari pemilu curang yang berada di bawah kendali Joko Widodo.
Salah satu langkah penting tersisa adalah penyelidikan pilpres curang secara menyeluruh oleh DPR, melalui Hak Angket. Diyakini, hak angket akan memberi jawaban atas keyakinan rakyat, Pilpres 2024 telah berlangsung sarat kecurangan: baik sebelum Pilpres, saat Pilpres maupun setelah Pilpres, termasuk pemanfaatan lembaga-lembaga survei, maupun penggunaan IT yang didesain untuk memenangkan 02. Hak Angket pun diyakini dapat menemukan dan mengkonfirmasi aktor penting dan terpenting Pilpres Curang adalah Presiden Joko Widodo.
Keyakinan-keyakinan di atas telah tertanam jauh dalam hati dan benak sebagian besar rakyat, serta para relawan 01 dan 03. Keyakinan ini bukan halusinasi atau modus pemaksaan kehendak agar menang. Tetapi justru berdasar seabreg bukti dan fakta kecurangan yang siap diuji lembaga independen! Sebaliknya, jika yakin menang tanpa kecurangan, mestinya para pendukung 02 dan pemerintahan Joko Widodo tidak perlu khawatir akan “dampak negatif” pelaksanaan Pilpres Curang. Kalau menang dengan cara Luber dan Jurdil kenapa takut?!
Kita paham, lima (5) partai pengusung Angket Pilpres Curang, yakni Nasdem, PKB, PKS, PDIP dan PPP, pasti menghadapi berbagai kendala dan tekanan. Intervensi dan tekanan jelas datang dari pemerintahan oligarki nepotis yang menginginkan agar angket gagal. Kelima partai bisa saja diancam dengan kasus korupsi anggota partainya dibongkar. Atau bisa pula diimingi sejumlah jabatan kursi menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Atau bisa pula disuap dengan “logistik berukuran raksasa”.
Apa pun jenis intervensi atau ancaman tersebut, GR-TPC mengingatkan agar kelima partai calon pengusung Hak Angket Pilpres Curang bergeming. Jangan pernah tunduk kepada pemimpin licik dan culas, yang menyandera anggota partai dan menghalalkan segala cara, guna membangun dinasti dan tetap berkuasa. Kelima partai dituntut untuk tidak pernah mengkhianati suara rakyat! Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai atau pemimpin-pemimpin partai!
Partai-partai pengusung Hak Angket Pilpres Curang pasti membutuhkan suara rakyat agar mampu menghadapi dan menangkis tekanan rezim oligarki nepotis yang ingin angket gagal. Sebaliknya, jika ingin lepas dari cengkeraman rezim tersebut, rakyat pun harus siap berkorban dan mendukung kelima partai agar Hak Angket tersebut akhirnya bisa bergulir. Rakyat harus datang berbondong-bondong menjadi bagian dari aksi rakyat GR-TPC.
Karena itu, demi tegaknya konstitusi, demokrasi, amanat reformasi dan daulat rakyat, maka pastikan diri anda-anda semua hadir pada acara aksi pro rakyat GR-TPC yang akan berlangsung pada Selasa, 5 Maret 2024. Masa depan kita berada di tangan anda-anda semua, para pejuang demokrasi, reformasi dan daulat rakyat. Jangan biarkan negara dan bangsa ini berada di tangan oligarki nepotis penghalal segala cara! Kalau bukan kita, anda-anda semua, kepada siapa lagi rakyat yang cinta keadilan dan tegaknya hukum akan berharap??
Marwan Batubara,
Petisi 100
Jakarta, 4 Maret 2024.
Jakarta, 4 Maret 2024.
